Walikota Sepakati Tuntutan Aksi Aliansi BEM Tasikmalaya Peringati Hari Pendidikan Nasional



GemercikNews – Tasikmalaya (02/05) Aliansi BEM se-kota Tasikmalaya melaksanakan aksi memperangati hari Pendidikan Nasional di depan Gedung Balai Kota Tasikmalaya. Kurang lebih 300 orang mahasiswa turun ke lapangan. Beberapa kampus yang terlihat dalam aksi ini adalah UNSIL, UPI, BSI, STIA YPPT, UNPER dan STMIK DCI. Aksi ini dimulai sekitar pukul 09.00 dengan titik pemberangkatan di kesekretaritan BEM Unsil. Mobil bak terbuka dan motor pribadi menjadi transportasi yang digunakan menuju Gedung Balai Kota. Saat disinggung perihal bus Unsil, Bangkit Semesta (Menteri Polhukam BEM Unsil) menyebutkan bahwa bus Unsil ini terkendala masalah supir sehingga kemudian pihak lembaga memberikan bak terbuka dengan tidak memberikan alasan yang jelas. Namun terdapat sebagian masa aksi yang datang menggunakan bus umum.


Selain untuk turut memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Hari Buruh kemarin (01/05) serta menyampaikan aspirasi mahasiswa, menurut Bangkit, aksi ini juga ingin mengingatkan Bapak Budi Budiman selaku walikota Tasikmalaya bahwa masih ada mahasiswa yang masih peduli dan akan terus ikut mengawal kepemimpinannya hingga periode berakhir. Terlebih lagi saat ini telah ada aliansi BEM se-kota Tasikmalaya sehingga isu-isu yang ada dapat didiskusikan dalam forum aliansi tersebut.


Sebagaimana yang telah diterbitkan dalam press release BEM US perihal guru honorer, walikota Tasikmalaya, Budi Budiman menegaskan “Perlu kami sampaikan, kalau kami pemerintah kota Tasikmalaya yang mempekerjakan tenaga-tenaga honorer, kami pemerintah tidak keluar dari patokan UMK kota Tasikmalaya. Tetapi kewenangan kami tidak bisa merekrut PNS yang baru. Sudah dua tahun kami pemerintah tidak bisa merekrut PNS yang baru. Insha Allah, menurut informasi kita baca di media, mudah-mudahan di bulan Juni sampai Juli setelah pilkada serentak, akan dibuka CPNS-CPNS yang baru.”


Kemudian mengenai upah atau gaji yang didapat oleh guru honorer Budi menjelaskan “Yang dipekerjakan oleh pemerintah langsung tidak pernah dibawah UMK. Hanya saja kalo di sekolah-sekolah mohon maaf, ada dana BOS. Dana BOS juga dikunci dengan aturan. Hanya 15% saja kalo kekurangan guru, itu hanya sukarelawan guru pengajar. Ini memang kadang-kadang dibawah UMK. Karena kemampuan dana BOS-nya sudah diatur.”


Ketidaklinearan S-1 Kependidikan, dengan S-1 Non Kependidikan pun diakui oleh Budi. Lulusan SPG yang dulunya sudah tentu akan menjadi pegawai negeri namun sekarang harus mengikuti PPG (Pendidikan Profesi Guru) merupakan kewenangan dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Meskipun terhitung sekitar 350 orang pensiun setiap tahunnya, namun Budi berkata bahwa pemerintah daerah sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat tenaga kerja (honorer).


“Tujuannya bagus, tapi pada saat tiba-tiba linear, repot. Karena yang sudah bersertifikasi bisa tiba-tiba tidak bersetifikasi karena tidak memenuhi syarat 24 jam. Karena kekurangan jam pelajarannya tidak bolah diganti dengan jam pelajaran yang satu rumpun.”


Perihal komersialisasi yang sering kali terdapat di sekolah-sekolah, Budi sepakat memang banyak kegiatan-kegiatan yang membebani siswa yang sebenarnya tidak diwajibkan. Budi pun telah menyampaikan perihal pendidikan yang harus ditempuh 12 tahun tidak bolah ada hambatan sehingga segala keputusan harus memperhatikan pihak yang tidak mampu. Dengan demikian, apabila ada yang membebankan, Budi menghimbau agar langsung menyampaikan padanya untuk ditegur.


Selain penyampaian tuntutan, adapula tanya jawab langsung antara masa aksi dengan Walikota. Salah satu mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sempat menyampaikan undangan untuk Budi Budiman agar berkenan datang untuk membahas lebih lanjut perihal PPG (Pedidikan Profesi Guru) pada tanggal 12 Mei di Kampus UPI. Kemudian saat dipertanyakan perihal APBD khusus pendidikan, Budi Budiman secara langsung mengajak perwakilan dari setiap kampus untuk bertemu dengan Dinas Keunangan dalam waktu yang akan ditentukan.


Budi Budiman juga sempat menunjukan surat pernyataan yang telah ditanda tanganinya yang berisikan perihal alokasi dana untuk pendidikan tahun anggaran 2018 yakni sebesar 28,73%. Surat pernyataan yang kemudian dibacakan tersebut dengan sigap disambut oleh Hilman Fanniar (Presiden Mahasiswa Unsil) yang membawa kitab suci Al-Quran kemudian meletakkannya di samping kepala Sang Walikota.


Sebagai bentuk tindak lanjut dari aksi ini, Bangkit (Menteri Polhukam BEM Unsil) mengatakan akan mengawal tindakan realisasi dari Budi Budiman hingga tanggal 14 Mei apabila belum juga memberikan hasil maka akan diadakan kajian kembali perihal 2 dekade reformasi untuk segera tagih janji Budi.

(Lailatul Badriah)

Walikota Sepakati Tuntutan Aksi Aliansi BEM Tasikmalaya Peringati Hari Pendidikan Nasional Walikota Sepakati Tuntutan Aksi Aliansi BEM Tasikmalaya Peringati Hari Pendidikan Nasional
Reviewed by LPM Gemercik on Wednesday, May 02, 2018 Rating: 5

Fashion

Close