Kala Amanah Tak Kuasa Menahan Nafsu



Oleh Muhammad Yusya Rahmansyah

Ilmu Politik 2017


Sebentar lagi akan diselenggarakan pemilihan umum kepala daerah serentak atau pemilu serentak yang akan diadakan di Indonesia tanggal 27 Juni 2018 nanti. Pemilukada atau pilkada serentak ini diadakan serentak atau bersamaan di Indonesia, ada 17 provinsi akan menggelar pilkada serentak. Total pasangan yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mencapai 116 orang atau 58 pasang. (liputan6.com).


   Semua pasangan calon itu mendaftar ke KPUD atas dasar sebagai calon pemimpin di daerahnya masing-masing dan sudah pasti dalam setiap tujuannya untuk membawa daerahnya menuju ke arah yang lebih baik lagi dan mengemban amanah rakyat tapi itupun jika terpilih. Akan tetapi terpilih atau tidaknya pasangan-pasangan calon gubernur tersebut ada di tangan rakyat yang ada di setiap daerah penyelenggara pilkada serentak di indonesia. Tidak dapat dipungkiri kampanye untuk mengait hati para pemilih adalah jalan yang paling tepat agar dapat memenangkan pilkada tersebut tetapi berapakah besar biaya yang dibutuhkan saat berkampanye agar dapat mengait dan menjaring hati para pemilih yang notabenenya sangat beragam dan berbeda pandangannya terhadap para pasangan calon?.
  

Dikutip dari detik.com, pada saat pemilihan umum gubernur di DKI Jakarta saja komisioner KPUD DKI Jakarta, Dahliah Umar, menyatakan bahwa setiap pasangan calon atau Paslon yang berjumlah tiga Paslon dapat menghabiskan uang yang didapat dari dana kampanye dan sumbangan kampanye rata-rata sejumlah Rp 60.000.000.000,- atau 60 miliar rupiah. Angka yang sangat besar untuk mengait hati para pemilih di DKI Jakarta. Lantas berapakah jumlah penduduk di Provinsi DKI Jakarta sehingga membutuhkan biaya sebesar itu untuk berkampanye? Dilansir dari dalam buku Proyeksi Penduduk Indonesia yang dipublikasikan Bappenas (2013), jumlah penduduk DKI Jakarta pada 2017 diproyeksikan mencapai lebih dari 10,37 juta jiwa, jumlah terbesar dengan rentang usia 25 - 34 tahun (mediaindonesia com),  ternyata uang sebesar 60 Miliar Rupiah tersebut digunakan untuk mengait hati pemilih yang jumlahnya kurang lebih 10,37 juta jiwa. Itu baru di satu provinsi, bagaimana jika terdapat 17 provinsi dan 58 pasangan calon. Mungkin nanti akan lebih banyak angka 0 (nol) yang ditambahkan setelah angka 60 (enam puluh) atau lebih dari 60 nantinya.


Banyaknya uang atau dana untuk berkampanye ini tidak lepas dari keinginan untuk membangun daerah para pasangan calon menjadi daerah yang lebih baik dibawah naungan pemimpin baru yang terpilih yang katanya amanah. Namun, apakah para pemimpin baru ini "amanah" yang dalam arti dapat dipercaya dalam mengemban harapan dari para pemilih yaitu para rakyat?. Dalam beberapa kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selama era Presiden Joko Widodo terdapat 33 kasus yang merupakan kasus kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, sebut saja Bupati, Walikota, bahkan Gubernur pun terkena kasus korupsi, yang di dalamnya termasuk dalam kasus penyuapan, gratifikasi serta penyelewengan anggaran dan pengadaan fasilitas  oleh negara. 


  Mengapa hal tersebut dapat terjadi jika memang pada awalnya tujuan para pasangan calon pemimpin daerah ini adalah menjadikan daerah pimpinannya nanti menjadi lebih baik dan pastinya mengemban amanah rakyat pemilihnya? Selain minimnya sistem Check and Balances yang mengakibatkan penyalahgunaan wewenang kerap terjadi, dapat dikatakan pula bahwa biaya politiklah yang menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Mengapa demikian? Sebab dengan pengeluaran biaya politik berupa kampanye yang mencapai miliaran rupiah dan ternyata tidak sebanding dengan pendapatan para kepala daerah, dapat diambil contoh provinsi DKI Jakarta yang merupakan Ibukota negara dan pusat perekonomian negara, pendapatan Gubernur sebagai kepala daerah tingkat provinsi total gajinya berjumlah Rp 8.400.000,- itu memang belum termasuk biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakilnya. Untuk wakilnya sendiri total gajinya berjumlah Rp 6.720.000,-  dan itupun belum termasuk biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakilnya (Gajimu.com). Jika dihitung dalam waktu 5 tahun periode jabatan dan dalam sistem gaji yang diberikan satu bulan sekali maka dalam waktu satu tahun saja total yang didapatkan oleh Gubernur baru sekitar 100 juta rupiah saja dan jika dikalikan dalam 5 tahun periode jabatan maka total yang didapatkan oleh Gubernur kurang lebih adalah 500 juta rupiah, itu merupakan hasil murni atau gaji total yang diraup oleh seorang kepala daerah tingkat provinsi selama menjabat selama 5 tahun. Bandingkan dengan biaya kampanye yang menyentuh angka 60 miliar rupiah, memang dalam biaya kampanye terdapat biaya yang berasal dari sumbangan, dan anggaran kampanye partai, namun terdapat pula anggaran pribadi dari pasangan calon yang mana hal tersebutlah yang memungkinkan habisnya dana pribadi si pasangan calon untuk kampanyenya sendiri.


Hal tersebutlah yang memicu para Gubernur yang nanti terpilih mungkin menjadi tidak dapat menahan nafsu akan "balik modal" dana kampanye dan melupakan semua amanah dan itikad baik menuju daerah yang ia pimpin jadi lebih baik lagi, sehingga terjadilah korupsi di tingkat kepala daerah. Hal ini pun disebut oleh Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dilansir dari Viva.com. Bahwa Ia menyebut Indonesia darurat korupsi daerah. Jika Indonesia sudah darurat korupsi daerah, mungkin para calon pemimpin yang amanah semakin sulit untuk kita temukan di Indonesia. Apabila si calon ini (yang belum amanah) menang, hal itupun membuat kemenangan yang didapatkan oleh para pasangan calon tersebut pada pilkada menjadi sia-sia saja, mengapa? sebab amanah rakyat tak dijalankan, uang haram hasil korupsi tak masuk kantong, masuk bui pakai baju tahanan KPK, rasa malu yang tak dapat dihindarkan, uang kampanye pun tak kembali. 

Jadi apakah amanah masih mampu menahan nafsu para kepala daerah yang terhasut godaan "balik modal" dana kampanye? Semoga kelak saat terpilihnya Gubernur dan kepala daerah baru nanti setelah diadakannya pilkada serentak dapat mengemban tugas selama 5 tahun periode jabatannya dengan sempurna sehingga jawaban atas pertanyaan tersebut dapat terjawab

Kala Amanah Tak Kuasa Menahan Nafsu Kala Amanah Tak Kuasa Menahan Nafsu Reviewed by LPM Gemercik on Thursday, May 10, 2018 Rating: 5

Fashion

Close